SELAMAT HARI GURU 25 NOVEMBER 2009

Umar Bakri Umar Bakri
Pegawai negeri
Umar Bakri Umar Bakri
Empat puluh tahun mengabdi
Jadi guru jujur berbakti memang makan hati

Lagu Umar Bakri yang dipopulerkan penyanyi Iwan Fals tahun 1981 dari album Sarjana Muda masih menggambarkan nasib guru masa kini meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, mencetak guru profesional, sejahtera, bermartabat dan terlindungi.

Memperingati Hari Guru Nasional dan ulang tahun PGRI yang ke 64 pada 25 November 2009 ini berbagai persoalan guru tetap mengemuka terutama masalah profesionalisme dan banyaknya pemerintah kabupaten kota yang belum melaksanakan pasal 13 UU Guru dan Dosen.

Sulistiyo, Ketua Umum PB PGRI, mengatakan pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini yang paling utama pada guru adalah melakukan introspeksi. "Apakah tugas profesionalnya yang selama ini dilakukan sudah berjalan dengan baik karena peran strategis guru ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan," tandasnya.
Menurut dia, PGRI sudah melakukan penelitian dari 28 provinsi mengenai profesionalisme guru. Ternyata profesionalisme guru harus mendapatkan perhatian serius dari banyak pihak karena hasilnya belum seperti yang diharapkan. Padahal tidak pernah ada pendidikan yang bermutu kalau guru tidak bermutu.
Dalam mewujudkan guru professional, kata Sulistiyo, merupakan tangung jawab bersama PGRI mendorong guru menjadi profesional dan konsekuensinya pemerintah agar memberikan tambahan kesejahteraan antara lain guru yang sudah mendapatkan sertifikat akan mendapatkan satu kali gaji pokok.

Pihaknya menghargai kerja keras pemerintah merampungkan sejumlah persoalan bidang pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah sebagai salah satu program kerja 100 Hari Depdiknas yang ditentukan sampai 1 Februari 2010.

Mendiknas Mohammad Nuh memang telah mengungkapkan program 100 harinya, antara lain melaksanakan pelatihan (upgrading) kepala sekolah selama tahun 2010. Paling tidak ada 30.000 kepala sekolah/pengawas yang harus di-upgrade (ditatar) agar kualitas pendidikan meningkat.

Terkait distribusi guru yang ada di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal, pemerintah akan mengambil kebijakan khusus. Pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak menggunakan pendekatan secara obligasi yaitu pendekatan yang didasarkan atas kewajiban, tetapi dengan pendekatan insentif.
Dua pendekatan itu yaitu insentif finansial dengan kenaikan gaji dan insentif karir dengan kenaikan pangkat. Jika tadinya mungkin dalam dua tahun baru naik pangkat, maka kini tengah dirumuskan apakah tiap tiga tahun naik dua kali atau satu tahun naik satu kali dan seterusnya

Saat ini terdapat 41.000 guru yang tersebar di 33 kabupaten di daerah perbatasan terluar, terpencil, dan terdepan. Berdasarkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Mendiknas menilai seorang guru dianggap berprestasi apabila mampu mendidik siswa untuk memiliki rasa optimistis, cita-cita serta kemampuan akademik melebihi gurunya.

Sejak 1945
Baedhowi, Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Depdiknas,� mengatakan perjuangan guru dimulai sejak 1945 hanya 100 hari setelah kemerdekaan RI. Para guru itu berjuang bagaimana untuk mengisi kemerdekaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pada 25 November, 100 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan itulah terbentuk suatu wadah yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Mereka� berupaya begaimana bangsa ini kedepan menjadi bangsa yang maju cerdas dan sejahtera.
"Makna hari ulang tahun PGRI ini supaya mengingatkan perjuangan masa lalu dan bagaimana kita melaksanakan program pada masa kini untuk menjadi lebih maju lagi. Untuk� melaksanakan pendidikan ini tidak hanya oleh pemerintah saja tapi juga oleh pemerinta daerah oleh masyarakat yang bersinergi dengan baik sehingga ke depan pendidikan bermutu itu bisa terwujud secara nyata," kata Baedhowi
Antara harapan dan kenyataan memang berbeda. Sulistiyo mengatakan profesionalisme guru terkendala kebijakan di kabupaten/kota terkait otonomi daerah. Banyak pemda yang mengangkat birokrat di dunia pendidikan tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak memihak guru.

"Banyak yang hanya jadi tim sukses bupati atau walikota diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan. Kalau memang kompetensinya bagus, saya hormat. Tetapi, kebanyakan bermasalah. Yang terjadi, selama lima tahun kepengurusannya, problem pendidikan masih jauh dari harapan."
Kabupaten kota yang mempunyai guru sekitar 5.000 misalnya, dalam satu tahun baru sekitar 500 yang ditatar. Oleh karena itu pihaknya berharap bias dirumuskan bersama anggaran Depdiknas dengan PGRI. Pemda perlu didorong untuk meningkatkan kualitas� guru, tapi di sisi lain pihaknya meminta agar para untuk melakukan perubahan kinerja.

"Ini serius kalau tidak mau berubah kinerja gurunya maka walaupun kurikulum dan perangkat pendidikan diubah , proses pembelajaran tidak akan pernah berubah di dalam kelas. PGRI juga mencatat banyak guru yang belum pegawai negeri."
Bagi guru yang berstatus pegawai negeri sekarang penghasilannya sudah cukup bagus apalagi dengan tunjangan profesi sehingga tidak ada yang penghasilannya kurang dari Rp 4 juta bahkan di atas Rp 5 juta. Namun sebaliknya dengan nasib guru honor, guru wiyata bakti dan guru tidak tetap.

"Saya ingin kembali menggugah para pengambil kebijakan terutama kabupaten kota karena guru kan sudah diotonomikan bersamaan dengan pendidikan. Agar tersentuh, perlu ada anggaran untuk mereka karena guru banyak yang memperoleh honor sekitar Rp 200.000 dan diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal mereka ada yang kerja penuh dari Senin sampai Sabtu."
Seharusnya, kata Sulistiyo, ada peraturan pemerintah dan system yang mengatur rekrutmen guru honor, guru wiyata bakti dan, guru tidak tetap sehingga gaji minimal dan pembinaan karirnya juga. Kemudian perlindungan hukumnya termasuk jaminan hari tua karena nampaknya tidak mungkin seluruh guru honor wiyata bakti diangkat menjadi pegawai negeri.

"Sekarang itu banyaka guru yang digaji, sudah mengabdi puluhan tahun, honornya di bawah UMR buruh pabrik yang hanya lulusan SD atau SMP. Dalam hal anggaran pendidikan PGRI berharap agar Menteri Keuangan membuat pedoman agar aliran dana dari pusat sampai ke daerah bagus," katanya.
Persoalan lainnya adalah dana BOS untuk pendidikan dasar, sekarang ini menjadi satu-satunya sumber untuk operasional kegiatan pendidikan. Namun dana ini keluarnya bulan Maret sehingga menyulitkan guru dan kepala sekolah karena pendidikan sudah harus mulai pada bulan Januari, Februari, Maret.

SUMBER